TopBabel.com-Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Narulita Sari melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun Sidang II 2026 di Kantor Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Jumat (15/5/2026) sore.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi Narulita Sari untuk berdialog langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di tingkat desa. Ia menyebut, kunjungan tersebut menjadi yang pertama kalinya dilakukan di Desa Riding Panjang dalam agenda resesnya.
“Awalnya memang permintaan masyarakat untuk berdialog. Kebetulan ada kesempatan reses, jadi sekalian kami turun langsung dan berdialog dengan masyarakat Desa Riding Panjang,” ujar Narulita.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas, mulai dari perbaikan fasilitas rumah ibadah, peningkatan sarana pendidikan, hingga pembenahan infrastruktur jalan lingkungan. Akses jalan menjadi perhatian utama warga karena berfungsi sebagai jalur vital menuju sekolah, madrasah, hingga pemakaman umum.
Menanggapi aspirasi tersebut, Narulita menjelaskan bahwa sebagian usulan berada dalam kewenangan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten.
“Untuk jalan itu kewenangannya ada di kabupaten karena masuk kategori jalan lingkungan. Tapi tetap akan kami komunikasikan dan sampaikan,” jelasnya.
Tak hanya menyerap aspirasi masyarakat, Narulita juga menyoroti persoalan klasik yang kerap muncul dalam setiap agenda reses, yakni minimnya realisasi terhadap berbagai program yang telah diusulkan masyarakat.
Ia mencontohkan bantuan hibah untuk rumah ibadah yang telah disetujui bahkan memiliki surat keputusan (SK), namun hingga kini belum juga direalisasikan. Padahal, anggaran tersebut telah disahkan dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar).
“Di Banggar sudah diketuk palu, sudah dianggarkan, tapi realisasinya belum berjalan. Ini yang jadi pertanyaan, apa kendala di birokrasi,” tegasnya.
Selain bantuan hibah, sejumlah program lain seperti pembangunan fasilitas olahraga juga disebut belum terealisasi meski telah masuk dalam perencanaan anggaran daerah.
Narulita berharap hasil reses tidak hanya berhenti menjadi laporan administratif semata, tetapi benar-benar ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah demi menjawab kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai reses ini hanya menghabiskan anggaran tanpa ada eksekusi. Masyarakat tidak meminta yang macam-macam, mereka hanya butuh hal-hal mendasar yang memang menjadi kewenangan pemerintah,” pungkasnya. (*)
