TopBabel.com-Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maryam menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang II 2026 di Pondok Pesantren Darul Abror, Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Jumat (15/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Maryam menjelaskan bahwa reses merupakan agenda resmi DPRD yang dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam setahun sesuai masa sidang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurutnya, reses menjadi momentum penting bagi wakil rakyat untuk turun langsung ke masyarakat guna menyerap aspirasi, mendengar kebutuhan, serta mengetahui berbagai persoalan yang terjadi di daerah pemilihan.
“Reses bukan hanya agenda formal, tetapi bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat agar dapat mendengar langsung kebutuhan masyarakat dan memperjuangkannya dalam kebijakan pemerintah daerah,” ujar Maryam.
Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan reses harus dilakukan secara transparan dan efektif agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan turut mendukung pelaksanaan reses guna meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
Selain membahas fungsi legislatif, perhatian terhadap kesejahteraan santri dan pondok pesantren juga menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut. Maryam menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui dinas terkait telah memiliki regulasi yang mendukung kesehatan santri dan keberlangsungan pondok pesantren, termasuk aturan mengenai bantuan operasional pondok pesantren (ponpes) agar memiliki payung hukum yang jelas.
Menurutnya, bantuan tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan santri, hingga pengembangan program keagamaan berbasis keilmuan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan karakter bangsa.
Dalam sesi dialog, Guru Pondok Pesantren Darul Abror, Ustadz Riko, menyampaikan aspirasi terkait kondisi akses jalan menuju gedung putra pondok pesantren yang dinilai masih kurang memadai. Ia berharap pemerintah dapat segera membantu pembangunan jalan demi menunjang kenyamanan dan keamanan aktivitas belajar mengajar para santri.
Sementara itu, seorang santriwati bernama Azzahra Sabila turut menyampaikan keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan menuju kawasan Pantai Penyusuk, Belinyu. Menurutnya, persoalan tersebut sempat ramai disampaikan masyarakat melalui media sosial, namun hingga kini belum ada tindak lanjut nyata.
Tak hanya persoalan infrastruktur, perhatian terhadap lulusan baru juga menjadi sorotan dalam dialog tersebut. Para santri berharap adanya perhatian pemerintah terhadap peluang kerja dan pembinaan pasca pendidikan.
Menanggapi hal itu, Maryam menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai program pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu, pemerintah juga terus melakukan sosialisasi terkait ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan hak tenaga kerja agar tidak terabaikan oleh pihak pemberi kerja.
“Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja dan sosialisasi ketenagakerjaan agar generasi muda memiliki kesiapan menghadapi dunia kerja,” jelasnya.
Maryam menambahkan bahwa sosialisasi mengenai penggunaan anggaran daerah juga penting dilakukan agar masyarakat memahami arah pembangunan dan dapat memanfaatkan berbagai program pemerintah secara optimal.
“Dengan berbagai upaya ini, harapan besar muncul agar pembangunan di Bangka Belitung tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta etika pemerintahan yang bersih dan profesional,” tutup Maryam.
Menurutnya, reses menjadi salah satu kunci penting dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak kepada rakyat. (*)
