TopBabel.com-Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dody Kusdian menggelar kegiatan reses di Kecamatan Gerunggang, Sabtu (16/05/2026). Kegiatan yang berlangsung di Panti Asuhan Ad-Dhuha itu menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat terkait persoalan ekonomi, pendidikan hingga pemberdayaan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas UMKM, dan Dinas Kesehatan Provinsi Babel.
Pada dialog bersama masyarakat, Dody menyoroti kondisi fiskal daerah yang menurutnya tengah menghadapi tekanan cukup berat. Keterbatasan anggaran disebut mulai berdampak terhadap berbagai sektor, termasuk kemampuan pemerintah dalam memenuhi pembayaran honor pegawai di sejumlah wilayah.
“Kondisinya memang sedang tidak baik. Bahkan ada honor pegawai yang hanya sekitar Rp900 ribu karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok akibat meningkatnya biaya transportasi, khususnya setelah kenaikan harga avtur pesawat. Menurutnya, sebagai daerah kepulauan, Bangka Belitung sangat bergantung pada distribusi barang dari luar daerah.
“Kalau biaya transportasi naik, tentu harga barang ikut terdampak. Karena hampir semua kebutuhan kita didatangkan dari luar,” katanya.
Dody menilai kondisi tersebut mengharuskan pemerintah lebih selektif dalam mengatur pengeluaran anggaran agar pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan fiskal.
“Kita harus benar-benar bijak dalam pengeluaran dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada,” tegasnya.
Selain persoalan ekonomi, Dody juga mendorong pelaku UMKM untuk segera mengurus sertifikasi halal. Ia meminta dinas terkait memberikan pendampingan, terutama bagi pelaku usaha kecil agar proses sertifikasi dapat dilakukan secara gratis.
“UMKM sampai Oktober ditargetkan sudah memiliki sertifikasi halal. Kita dorong pemerintah membantu pelaku usaha kecil agar prosesnya lebih mudah,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, Dody turut menyoroti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP yang kini berbasis daring. Ia menilai sistem online membuat proses seleksi lebih terbuka dan transparan.
“Sekarang semua berbasis online dan bisa dipantau langsung berdasarkan peringkat. Jadi prosesnya lebih transparan,” ungkapnya.
Di akhir kegiatan, Dody memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses tersebut akan dibahas di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada.
“Reses ini penting untuk memastikan persoalan masyarakat bisa kami perjuangkan melalui jalur legislatif,” tutupnya.(*)
