TopBabel.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang menyoroti lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berjalan optimal di lapangan. Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Balai Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (16/4/2026).
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menyampaikan bahwa program MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan gizi anak-anak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun dalam implementasinya, masih ditemukan sejumlah kendala yang menunjukkan belum solidnya kerja sama lintas sektor.
Ia menegaskan pentingnya forum komunikasi yang aktif antar pemangku kepentingan agar setiap persoalan dapat diselesaikan bersama. Menurutnya, program tidak boleh berjalan tanpa arah koordinasi yang jelas.
Selain persoalan koordinasi, Pemkot juga menyoroti kualitas layanan di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Beberapa unit dinilai belum memenuhi standar, baik dari segi rasa makanan, kemasan, hingga kelengkapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Tak hanya itu, masih ditemukan pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta sistem pengelolaan limbah yang belum memadai. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan jika tidak segera dibenahi.
Dessy menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ikut campur dalam proses produksi makanan, namun memiliki tanggung jawab dalam pengawasan guna mencegah risiko seperti keracunan makanan. Ia juga meminta agar data supplier bahan baku dilaporkan secara lengkap kepada Satgas MBG sebagai langkah antisipasi.
Sementara itu, Kepala Regional SPPG Bangka Belitung, Nyayu Rahmadini, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 19 unit SPPG, dengan 18 di antaranya telah aktif beroperasi. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 38 unit setelah seluruhnya siap.
Program MBG sendiri telah menjangkau lebih dari 43 ribu penerima manfaat, termasuk siswa dan tenaga pendidik. Setiap unit SPPG juga mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja dari berbagai latar belakang.
Nyayu memastikan bahwa seluruh SPPG wajib memenuhi standar operasional, termasuk sertifikasi higiene sanitasi dan halal. Pengawasan dilakukan sejak awal operasional dan dilanjutkan secara rutin setiap bulan.
Meski demikian, pihaknya mengakui masih adanya kendala teknis di lapangan. Beberapa unit sempat dinonaktifkan sementara akibat temuan terkait kualitas makanan dan kebersihan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah ditemukannya produk olahan yang tidak layak konsumsi.
Saat ini, dua unit SPPG masih dinonaktifkan dan dua lainnya dalam tahap perbaikan. Pihaknya menargetkan seluruh unit dapat kembali beroperasi dalam waktu dekat setelah memenuhi standar yang telah ditetapkan.(*)
