TopBabel.com – Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, memimpin rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan APBD hingga Februari 2026 di ruang rapat Bapperida, Senin (16/3/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna bersama jaj”,”Dessy Ayutrisna”,”Wakil Wali Kota Pangkalpinang”] bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Saparudin menjelaskan, rapat evaluasi ini merupakan agenda rutin pemerintah kota yang dilaksanakan setiap bulan, tepatnya pada minggu kedua. Pertemuan ini difokuskan untuk meninjau perkembangan pelaksanaan program kerja serta penyerapan anggaran oleh seluruh OPD selama satu bulan terakhir.
Menurutnya, evaluasi berkala penting dilakukan agar setiap perangkat daerah mampu mempersiapkan laporan kinerja secara sistematis sekaligus memastikan program yang telah direncanakan berjalan sesuai target.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti OPD yang dinilai belum maksimal dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyerapan anggaran. Pemerintah kota, kata dia, akan terus mendorong percepatan kinerja serta mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Selain membahas realisasi anggaran, rapat turut menyinggung penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara. Meski bekerja dari lokasi berbeda, seluruh ASN tetap diwajibkan melakukan absensi secara daring dan melaporkan aktivitas harian melalui sistem yang telah terintegrasi.
“Seluruh aktivitas pegawai sudah terpantau secara digital. Jadi tetap ada tanggung jawab untuk melaporkan pekerjaan setiap hari,” tegasnya.
Saparudin juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat edaran sebagai pengingat bagi seluruh pegawai agar tetap menjalankan tugas dan kewajiban selama kebijakan WFA berlangsung.
Pada kesempatan tersebut, ia turut menyampaikan capaian positif Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam penilaian kinerja daerah. Kota Pangkalpinang berhaAsosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesianization”,”Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia”,”APEKSI”], meningkat signifikan dari posisi sebelumnya di peringkat kelima.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera diselesaikan, terutama terkait pengelolaan barang milik daerah. Pemerintah kota berencana mengambil langkah strategis, seperti optimalisasi sewa lahan kepada pihak ketiga serta percepatan sertifikasi aset tanah milik pemerintah.
Melalui rapat evaluasi ini, Saparudin berharap seluruh OPD dapat meningkatkan kinerja dan mempercepat realisasi anggaran, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. (*)
