TopBabel.com – Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, menegaskan bahwa pers merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol publik.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama awak media di Rumah Dinas Wali Kota Pangkalpinang, Senin (16/3/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, Ketua TP PKK Pangkalpinang Susanti Saparudin, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Saparudin menyampaikan apresiasi kepada para wartawan yang selama ini berperan aktif dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, khususnya terkait pembangunan di Kota Pangkalpinang.
“Terima kasih kepada teman-teman wartawan yang sudah hadir. Saya memang ingin bersilaturahmi langsung dengan seluruh komponen masyarakat, termasuk media yang memiliki peran penting dalam perjalanan pembangunan kota ini,” ujarnya.
Menurutnya, profesi wartawan memiliki kemampuan khusus, terutama dalam hal menulis. Ia menilai keahlian tersebut sangat penting dalam mendokumentasikan gagasan dan informasi.
Saparudin yang juga berlatar belakang akademisi menuturkan bahwa menulis bukan perkara mudah. Banyak orang yang piawai berbicara, namun kesulitan menuangkan pemikirannya dalam bentuk tulisan.
Ia juga menegaskan bahwa kritik dari media merupakan bagian dari dinamika pemerintahan yang sehat. Pemberitaan yang bersifat kritik, menurutnya, tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang negatif.
“Kalau ada tulisan yang mengkritik wali kota, bagi saya itu hal yang wajar. Media memiliki peran sebagai penyeimbang sekaligus menjalankan fungsi kontrol publik,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Saparudin juga menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers apabila selama ini hubungan kerja sama dengan pemerintah kota belum berjalan maksimal. Ia menjelaskan kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, sejak dirinya bersama Dessy Ayutrisna menjabat sekitar empat bulan terakhir, pemerintah daerah harus menyesuaikan berbagai program akibat adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kita sedang menghadapi efisiensi anggaran yang cukup besar. Dana Alokasi Umum saat ini sebagian besar digunakan untuk gaji ASN, sementara kebutuhan lain seperti PPPK, pegawai paruh waktu hingga TPP harus kita carikan sumber pembiayaan lain,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti pesatnya pertumbuhan jumlah media di Pangkalpinang yang kini mencapai lebih dari 170 media, meningkat signifikan dibanding sebelumnya yang hanya sekitar 70 media.
Karena itu, ia mengingatkan pentingnya tanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, mengingat setiap informasi yang dipublikasikan akan tersimpan secara permanen di ruang digital.
“Informasi yang tidak benar bisa tercatat dalam sistem big data, misalnya di Google. Karena itu akurasi informasi menjadi sangat penting,” pungkasnya.(*)
