*Ini Kata Anggota Dewan Musani
TopBabel.com– Dugaan tindakan intimidasi dan pengancaman yang melibatkan oknum Kepala Desa (Kades) Bedegung kini menjadi perhatian serius pihak legislatif.
Kasus ini mencuat setelah adanya laporan mengenai oknum kades yang diduga mengancam warganya sendiri menggunakan senjata tajam jenis parang.
Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh warga Bedegung, dalam pertemuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (7/10/2026) bertempat di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Bangka Belitung.
Anggota DPRD Musani, menegaskan bahwa pihak legislatif menyerap langsung aspirasi dan laporan terkait insiden yang meresahkan masyarakat desa setempat tersebut.
“Kami sudah mendengar adanya kasus Kades Bedegung yang mengintimidasi dan mengancam warga dengan menggunakan parang,” ujar Musani di sela-sela agenda dengar pendapat tersebut.
Selanjutnya Musani menambahkan bahwa sebagai pemimpin di tingkat desa, seorang kepala desa seharusnya menjadi pelindung dan pengayom bagi masyarakat, bukan justru memberikan rasa takut.
Musani menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan jika dugaan tersebut terbukti benar di lapangan.
“Kalau Kades tersebut terbukti melakukan pengancaman dan intimidasi warga, tentunya perbuatan mengancam itu perbuatan melanggar hukum,” tegasnya.
Anggota DPRD Musani dengan tegas meminta agar aparat penegak hukum serta instansi terkait bergerak cepat dan tidak membiarkan kasus dugaan pengancaman ini berlarut-larut. Menurutnya, hal ini menyangkut stabilitas dan rasa aman di tengah masyarakat Bedegung.
“Jangan biarkan kasus dugaan pengancaman ini berlarut-larut, mengingat ini menyangkut keamanan orang lain atau warga,” kata Musani.
Musani juga memperingatkan dampak sosial yang bisa terjadi jika konflik di tingkat bawah ini diabaikan tanpa ada penanganan yang konkret dan tegas dari pihak eksekutif.
“Jangan sampai ketertiban warga terpancing dan terjadi baku hantam dulu, baru ada tindakan. Kita akan kawal persoalan ini sampai tuntas”.
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan harus menyelesaikan kasus ini setuntas-tuntasnya,
DPRD Babel meminta pihak penegak hukum Kapolsek Bedegung dan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dapat bertindak tegas serta objektif dalam menangani perkara ini demi menjaga kondusivitas desa, ungkapnya. (*)
