Oleh: Desfiarini
TopBabel.com-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak pernah kehabisan cerita tentang pergulatan antara eksploitasi komoditas dan pelestarian lingkungan.
Ketika membicarakan Desa Kota Kapur di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, ingatan kolektif kita kerap langsung tertuju pada kemegahan prasasti purba sekaligus tonggak sejarah Kerajaan Sriwijaya.
Namun tepatnya pada tanggal 5 November 2026, saya berkesempatan melakukan kunjungan lapangan langsung ke desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo, Kabupaten Bangka.
Di sana, saya menyaksikan sendiri ada warisan lain yang tidak kalah bernilai dan sedang menghadapi ujian sejarahnya yang paling krusial, ekosistem hutan mangrove alami seluas 700 hektar yang berdiri anggun membentengi pesisir, di Desa Kota Kapur.
Berada langsung di lokasi membuat saya takjub sekaligus kwatir. Di satu sisi, hutan bakau di Kota Kapur saat ini masih terjaga dengan sangat baik. Sejauh mata memandang di sepanjang Sungai Menduk, jalinan lebat pohon Rhizophora (bakau) berakar tunjang tinggi berdiri kokoh mencengkeram lumpur pesisir.
Ketahanan hijau ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan buah dari keteguhan hati warga lokal dan para penjaga lingkungan dari Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) Wanamina yang setia merawat perairan mereka. Akar-akar bakau ini adalah rahim bagi udang rebon, ikan, hingga program pemberdayaan pembesaran ketam (kepiting bakau) seluas 224 hektar yang kini menjadi penopang ekonomi alternatif warga.
Namun, kedamaian hijau yang saya saksikan itu ibarat tenang sebelum badai.
Di balik eksotisme jalinan akar bakau Kota Kapur, tersimpan potensi kandungan timah yang sangat menggoda. Kilau timah di wilayah pesisir barat Bangka ini laksana magnet yang terus memicu hasrat eksploitasi sepihak. Sembari menyusuri sungai, saya tersadar betapa tipisnya batas antara kelestarian dan kehancuran.
Jika kita lengah sedikit saja memberi celah bagi ponton-ponton tambang ilegal merangsek masuk, malapetaka ekologis dipastikan mengantre di depan pintu. Air sungai akan mengeruh karena sedimentasi, akar napas bakau tersedak lumpur beracun, dan wilayah tangkapan nelayan tradisional akan hancur seketika.
Ancaman ini kian nyata dengan membayangnya fenomena alih fungsi lahan atau transaksi sepihak, di mana zona sabuk hijau secara perlahan dikonversi secara ilegal menjadi perkebunan kelapa sawit monokultur. Hutan bakau yang kaya akan keanekaragaman hayati dibabat habis demi keuntungan ekonomi jangka pendek segelintir pihak, mengabaikan fungsi vitalnya sebagai penyerap karbon dunia dan tameng pulau dari abrasi yang rakus.
Saat berdialog dengan warga, Kepala Desa Kota Kapur Bapak Edy Candra, tim Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) Pengamat Hutan Mangrove Bapak Yoseph, dan Nikki Astrida di pondok Wanamina lokasi budidaya, saya menangkap optimisme sekaligus kecemasan mereka. Tameng utama hari ini adalah ketegasan sikap masyarakat setempat. Kepala Desa Kota Kapur, Edy Candra, bersama mayoritas nelayan tradisional secara lantang menyatakan penolakan keras terhadap segala aktivitas tambang timah di kawasan pesisir mereka.
Abdul salah satu warga setempat bersama Kepala Desa Edy Candra, dengan emosional menitipkan pesan bahwa mereka hanya ingin menjaga keasrian hutan dan satwa di dalamnya demi masa depan anak cucu.
Mereka menyadari pentingnya menjaga kawasan mangrove sebagai bagian dari ruang hidup yang mendukung lingkungan, perikanan, dan penghidupan masyarakat dalam jangka panjang.
Namun, upaya menjaga keberlanjutan mangrove tidak dapat dibebankan kepada masyarakat semata. Dukungan berbagai pihak diperlukan agar upaya pelestarian dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Di sinilah letak ujian sesungguhnya bagi moralitas dan rasa cinta kita, masyarakat Serumpun Sebalai. Kelestarian mangrove tidak boleh dipandang sebatas urusan internal satu desa terpencil, melainkan tanggung jawab kolektif satu provinsi.
“Mari satukan hati di bawah semangat ‘Serumpun Sebalai’. Rasa cinta kita pada Bangka Belitung tidak diukur dari seberapa banyak timah yang kita keruk dari buminya, melainkan dari seberapa kokoh kita menjaga kelestarian alamnya. Bersama warga Mendo Barat, mari lantangkan suara, “Jangan biarkan sejengkal pun hutan Mangrove Kota Kapur runtuh oleh keserakahan!”
Karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, pemerintah desa, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pengelolaan mangrove yang berkelanjutan di Kota Kapur.
Dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat, penguatan tata kelola kawasan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam menjaga kelestarian kawasan pesisir.
Menjaga “Cintaku, Mangrove Kota Kapur” adalah cara kita menghormati sejarah masa lalu dan mengamankan masa depan Bumi Bangka Belitung. Jangan sampai kita baru menangis saat hijau bakaunya telah berganti dengan limbah dari aktivitas ekstraktif. (Desfiarini/Jurnalis)
