TopBabel.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) kembali mencetak prestasi dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut.
Penghargaan atas pengelolaan keuangan yang dinilai akuntabel dan transparan ini diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Babel, Senin (30/6/2025), yang beragendakan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
Gubernur Kepulauan Babel, Hidayat Arsani, dalam sambutannya mengapresiasi pencapaian tersebut sebagai buah kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menegaskan komitmen untuk segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan oleh BPK.
“Terima kasih kepada BPK RI, terutama Perwakilan Babel, atas penilaian dan rekomendasi yang sangat konstruktif. Kami akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi agar permasalahan yang ada tidak terulang lagi di masa mendatang,” kata Hidayat.
Tak hanya itu, Hidayat juga menyampaikan permohonan maaf jika masih terdapat kekurangan dalam penyampaian laporan, seraya menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov dan BPK untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Kami berkomitmen memperkuat kerja sama dengan BPK demi terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Semoga sinergitas ini terus terjalin dan prestasi ini bisa kita pertahankan,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (Dirjen PKN) V BPK RI, Widhi Widayat, mengapresiasi capaian Pemprov Babel. Namun, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri.
“Capaian WTP ini bukan tujuan akhir, tetapi bagian dari proses perbaikan terus-menerus. Kami harapkan Gubernur segera menginstruksikan seluruh OPD untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dalam jangka waktu maksimal 60 hari,” ujar Widhi.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini Pemprov Babel telah berhasil menindaklanjuti 75,73 persen dari seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya. Namun, ia menekankan bahwa fokus seharusnya tidak hanya pada sisi administratif, melainkan juga pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk kemakmuran masyarakat.
“Pemda harus memastikan setiap potensi daerah, khususnya sumber daya alam, dikelola dengan efisien dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” tegas Widhi.
Dengan capaian ini, Pemprov Babel kembali membuktikan konsistensinya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, sekaligus menunjukkan keseriusan dalam menjawab setiap evaluasi dari lembaga pengawas keuangan negara. (*)
