TopBabel.com – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, mewakili Penjabat Wali Kota Pangkalpinang menghadiri kegiatan reses DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa sidang II tahun 2025, yang digelar bersama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Gedung Balai Betason, Lantai 1 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, pada Senin (19/5/2025).
Dalam sambutannya, Juhaini menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi atas kehadiran para pimpinan dan anggota DPRD Babel, antara lain Wakil Ketua DPRD H. Edy Iskandar, S.Ag., M.Pd., Monica Hafrida, S.IP., M.Si., Dodi Gustian, S.T., M.H., Dr. Adi Sujipto, S.P., Ucok Okta Haber, S.H., M.H., dan Bapak Sadiri, H. Zeki Yamani.
“Alhamdulillah, pagi ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat menghadiri kegiatan reses bersama DPRD Provinsi. Ini merupakan momen penting dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi,” ujar Juhaini.
Ia menyebutkan bahwa saat ini Pemerintah Kota Pangkalpinang tengah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, sejalan dengan proses penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPJMD Tahun 2025–2030.
“Kegiatan ini sangat tepat waktunya, karena menjadi ajang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, termasuk para pelaku UMKM, sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan ke depan,” tambahnya.
Menurut Juhaini, RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2026 mengusung tema “Pangkalpinang Sejahtera melalui Pembangunan Berbasis Perdagangan dan Dukungan Industri Unggulan.” Tema ini dijabarkan ke dalam tujuh prioritas pembangunan, antara lain reformasi birokrasi, penanggulangan kemiskinan, peningkatan layanan publik, penguatan ekonomi kerakyatan, pengelolaan lingkungan berbasis tata ruang, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta pembangunan yang responsif gender.
Ia juga menekankan pentingnya identifikasi isu strategis yang betul-betul dirasakan masyarakat, sehingga dapat disusun menjadi pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bagian integral dari perencanaan daerah.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD adalah kunci untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Pangkalpinang dan Bangka Belitung secara umum,” tutup Juhaini.
Kegiatan reses ini menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, yang diharapkan mampu mendorong perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan. (*)
