Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ Gubernur Kepulauan Babel Tahun 2024

Rapat Paripurna
Bagikan

J. BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1. Perlu perencanaan pengganggaran yang matang dan lebih terinci dalam pembelian alat atau pengadaan barang untuk mencegah pemborosan atau kekurangan dana.

2. Perlu pemisahan post anggaran untuk belanja operasional bogenville sehingga pembelanjaan untuk operasional bogenville dapat maksimal.

3. Perlu segera dibentuk Biro Administrasi Pimpinan sehingga anggaran belanja yang ada di Biro Umum tidak terjadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).

4. Agar memanfaatkan aset provinsi secara maksimal sehingga dapat dijadikan pendapatan asli daerah untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

K. BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Bacaan Lainnya

1. Agar lebih komprehensif, proaktif dan terbuka dalam melaksanakan pengkajian, fasilitasi dan evaluasi Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

2. Agar terus berkoordinasi dengan perangkat daerah dalam melakukan evaluasi Peraturan Daerah untuk memastikan Peraturan Daerah yang ada relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Biro hukum perlu meningkatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sesuai regulasi yang ada untuk menjamin akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

4. Perlu anggaran untuk saksi ahli / ahli hukum dalam penyelesaian bantuan hukum karena saksi ahli dan ahli hukum memiliki peran penting dalam proses bantuan hukum, terutama dalam memberikan keterangan ahli dan bantuan hukum teknis.

5. Perlu anggaran tambahan dalam pendampingan penyelesaian peraturan daerah karena memerlukan proses penyusunan, konsultasi, dan pengawasan yang memadai, membutuhkan sumber daya manusia dan biaya. yang

Pos terkait