TopBabel.com-Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), berkaitan hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel minta dan menekankan agar Pelayanan ke pada masyarakat Tetap Optimal.
Ketua Komisi I DPRD Babel, Pahlivi Syahrun, Selasa (7/4/2026), mengatakan pihaknya mendukung kebijakan tersebut, namun meminta agar pelaksanaannya tetap dievaluasi secara berkala, terutama terhadap kegiatan yang bersifat mendesak.
Kita mendukung kebijakan pemerintah Provinsi menerapkan WFH, akan tetapi kami meminta kepada Pak Gubernur Hidayat Arsani dan jajarannya untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan mana yang mungkin mendesak untuk dilakukan.
Pahlivi menekankan pentingnya konsolidasi terhadap seluruh ASN, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar pelayanan publik tidak terganggu.
Menurut Pahlivi, sektor-sektor vital seperti pelayanan Samsat, kesehatan di rumah sakit, serta administrasi kependudukan di Dukcapil harus tetap berjalan dan memberikan layanan terbaik, profesional, berkualitas dan konsisten.
Pelayanan publik seperti Samsat, rumah sakit, dan Dukcapil harus dikonsolidasikan dengan baik sehingga tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal,” ujarnya.
Pahlivi menyampaikan bahwa pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, serta unsur Forkopimda sebagai fondasi dalam menjaga kualitas pelayanan publik, stabilitas keamanan, dan percepatan pembangunan di daerah.
Seperti kita ketahui, instansi vertikal seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, hingga Kementerian Agama juga harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Memang instansi vertikal tidak berada langsung di bawah kendali gubernur, tetapi koordinasi dan konsolidasi tetap harus dilakukan.
Pahlivi menjelaskan dengan penerapan WFH bukan berarti ASN tidak bekerja, melainkan hanya perubahan pola kerja yang tetap mengedepankan koordinasi dan pencapaian kinerja.
Kami DPRD sangat berharap penerapan WFH ini tidak mengurangi kualitas pelayanan publik, pungkasnya. (*)
