TopBabel.com – Pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat dalam agenda reses masa sidang II tahun sidang I 2025 Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), H. Taufik Mardin.
Reses tersebut dilaksanakan pada Sabtu (17/5/2025) di Kelurahan Paal Satu, tepatnya di kediaman Sri Purwanti, Jalan Bintara RT 12 RW 09.
“Tadi banyak yang disampaikan masyarakat, terutama tentang pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial masyarakat,” ujar Taufik Mardin kepada wartawan.
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, pelayanan dasar harus menjadi perhatian bersama, mengingat peran vitalnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, berbagai keluhan yang disampaikan warga harus ditindaklanjuti, terutama pada sektor yang masih belum optimal.
“Untuk sisi anggaran nanti akan kita bicarakan dengan OPD terkait di provinsi. Seperti kekurangan guru, dan kemarin sempat muncul persoalan soal Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) yang juga harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Taufik juga menyoroti kekurangan tenaga medis, terutama dokter spesialis yang sangat dibutuhkan di Babel.
“Khususnya spesialis jantung, bedah saraf, dan lainnya, itu sangat vital. Ini menjadi keluh kesah masyarakat dan harus kita siapkan agar pelayanan kesehatan bisa lebih maksimal,” tambah Anggota Komisi IV DPRD Babel ini.
Tak hanya itu, warga juga menyampaikan aspirasi terkait program beasiswa bagi siswa kurang mampu. Taufik menyebut perlu dilakukan evaluasi terhadap penyaluran bantuan pendidikan agar tepat sasaran.
“Harus ada evaluasi. Sesuai dengan kewenangan masing-masing, kita harus memperbaiki sasaran penerima beasiswa, khususnya bantuan pendidikan dari pusat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan bahwa di Belitung Timur (Beltim) direncanakan pembangunan Sekolah Unggulan Garuda. Selain itu, pihaknya juga mendorong hadirnya program Sekolah Rakyat di Belitung dan Beltim sebagai upaya memutus rantai kemiskinan.
“Program Sekolah Rakyat ini nantinya seluruh biaya pendidikan akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Ini langkah strategis dalam menciptakan keadilan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu,” pungkasnya. (*)
