TopBabel.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Babel untuk segera melakukan penyegaran di tubuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Babel. Langkah ini dinilai penting untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan mengatasi persoalan ekonomi daerah yang semakin mengkhawatirkan.
Menurut Didit, penyegaran tersebut harus diarahkan pada upaya menempatkan orang-orang yang benar-benar kompeten, memiliki integritas, serta mampu berkontribusi nyata terhadap pembangunan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Hal ini sangat penting dilakukan guna membangun birokrasi yang berkualitas, karena kita tahu saat ini APBD sedang tidak baik-baik saja. Itu artinya ada peran dari OPD atau SKPD yang belum maksimal dalam meningkatkan PAD, termasuk dalam melobi dana dari APBN,” ujar Didit, Senin (21/4/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan agar proses penyegaran dilakukan secara objektif, bukan berdasarkan subjektivitas atau kepentingan kelompok tertentu. Ia yakin Gubernur memiliki sikap bijak dalam menentukan arah kebijakan, tanpa memandang masa lalu.
“Kami minta Gubernur dan Wakil Gubernur Babel agar objektif dalam menyegarkan OPD. Jangan sampai ada sikap subjektif. Saya percaya Gubernur adalah sosok yang tidak pendendam,” katanya.
Lebih lanjut, ketua DPRD Babel Didit mengingatkan agar tidak ada lagi pengkotak-kotakan dalam tubuh birokrasi Babel. Menurutnya, saat ini bukan waktunya untuk membangun kubu, melainkan saatnya bersatu demi mengangkat kembali kondisi ekonomi yang sedang terpuruk.
“Saya berharap jangan lagi membuat kotak-kotak atau kubu-kubu, karena Babel ini sudah terlalu sakit, terutama dari sisi perekonomian. Saatnya kita bersatu, gotong royong, bekerja sama tanpa melihat masa lalu. Mari kita berjiwa besar dan berpikir positif demi kesejahteraan masyarakat Babel,” tegasnya.
Ia meyakini, birokrasi yang berkualitas akan mampu menggerakkan roda pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, program-program pembangunan dapat dijalankan dengan lebih baik dan tepat sasaran. (*)
