*Aksi Demo 6 November 2025 Dibatalkan
TopBabel.com-Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani, didampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Didit Srigusjaya serta unsur Forkopimda, PT. Timah menggelar pertemuan dengan perwakilan masyarakat penambang timah, Senin (3/11/2025) bertempat di kantor Gubernur Babel, ruang rapat Tanjung Pendam.
Gubernur Babel Hidayat Arsani mengatakan bahwa aksi demo para penambang, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2025 dibatalkan para penambang yang tergabung dalam aliansi masyarakat menambang.
Pembatalan aksi demo 6 November 2025, dikarenakan tidak diperlukan lagi, mengingat apa yang dituntut oleh masyarakat penambang sudah di penuhi dan disepakati.
Hasilkan kesepakatan bahwa aksi demonstrasi dibatalkan, dengan sejumlah catatan yang disetujui bersama. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh pihak aliansi masyarakat penambang, Gubernur, Forkopimda, dan PT Timah Tbk.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani mengatakan, “Kami tidak melarang aksi demonstrasi. Di sini kita duduk bersama agar ada solusinya. Semoga ke depan permasalahan pertimahan ini bisa diselesaikan secara bersama-sama,”ujarnya.
Gubernur menegaskan bahwa tiga poin utama permintaan aliansi telah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi bersama PT Timah Tbk, salah satunya adalah komitmen penerapan harga beli pasir timah sebesar Rp300 ribu per SN 70 persen, sehingga tetap memberikan keuntungan bagi masyarakat penambang.
“Pak Dirut PT Timah sudah berkomitmen harga beli Rp300 ribu untuk SN 70 persen. Dengan demikian, masyarakat penambang bisa memperoleh keuntungan paling kecil antara Rp90 ribu hingga Rp100 ribu. Saya rasa Pak Dirut sejauh ini tidak melakukan perubahan, tetap menyesuaikan dengan harga timah dunia,” jelasnya.
Kendati demikian, Gubernur menyoroti adanya perbedaan harga di lapangan, di mana sebagian penambang justru menjual timah dengan harga hanya berkisar Rp90 ribu. Hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya keresahan di kalangan penambang yang juga sempat memicu aksi lanjutan.
Oleh karena itu, Gubernur meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum pembeli timah yang bertransaksi di luar ketentuan harga yang telah disepakati bersama.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti dua poin penting lainnya, yakni:
1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh legalitas dalam melakukan aktivitas penambangan.
2. Mendorong optimalisasi sistem kemitraan dengan PT Timah, baik melalui perusahaan (CV) maupun koperasi lokal (seperti Koperasi Desa Merah Putih) agar pengelolaan sektor pertambangan mampu berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Alhamdulillah, semuanya sudah sepakat dan tidak ada demonstrasi pada tanggal 6 ini. Kami berterima kasih kepada koordinator aksi. Intinya, tidak ada yang melarang masyarakat menambang, asalkan sesuai aturan dan memenuhi persyaratannya,” tegas Gubernur.
Sementara itu, koordinator aliansi, Batara, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan forum yang diinisiasi oleh Gubernur hingga menghasilkan kesepakatan bersama. Ia menegaskan bahwa rencana aksi demonstrasi sejatinya merupakan langkah terakhir apabila tidak ditemukan solusi.
“Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Gubernur. Semoga forum ini membawa hikmah, mengembalikan kebahagiaan yang sempat hilang dari kawan-kawan penambang. Kami berharap PT Timah bisa menepati janjinya,” pungkasnya. (*)
