TopBabel.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Edi Nasapta, meluapkan kekecewaannya terhadap Bank Sumsel Babel yang dinilai lamban dan kurang tanggap dalam menindaklanjuti permintaan pengadaan fasilitas Mesin EDC (Electronic Data Capture) serta QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Dinamis di seluruh kantor Samsat se-Babel. Padahal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel merupakan salah satu pemegang saham di lembaga keuangan tersebut.
Dalam pernyataannya, Edi Nasapta menegaskan bahwa permintaan tersebut telah diajukan sejak lama, namun hingga saat ini tidak ada realisasi maupun respons konkret dari pihak bank. Hal ini sangat disayangkan karena keberadaan fasilitas tersebut amat vital dalam meningkatkan efektivitas layanan publik, khususnya dalam mempermudah transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor.
“Saya benar-benar kecewa. Hingga saat ini, Bank Sumsel Babel seperti menutup telinga terhadap permintaan kami. Jika hanya untuk penyediaan Mesin EDC dan QRIS saja memakan waktu begitu lama, bagaimana dengan permohonan pemasangan ATM di setiap kantor Samsat? Tentu akan lebih sulit terealisasi,” ujar Edi dengan nada geram saat melakukan kunjungan kerja ke Samsat Kabupaten Bangka pada Jumat (7/2).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sebagai pemegang saham, Pemprov Babel seharusnya mendapat perhatian lebih dari Bank Sumsel Babel dalam aspek pelayanan publik. Menurutnya, lembaga keuangan tersebut semestinya lebih sigap dan responsif dalam memenuhi kebutuhan daerah, terutama dalam hal modernisasi sistem pembayaran.
“Kami sulit memahami mengapa Bank Sumsel Babel bersikap seolah-olah abai terhadap permintaan ini. Padahal, Pemprov Babel adalah pemegang saham. Logikanya, bank semestinya mendukung penuh kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di daerah ini,” tegas Edi.
Menurutnya, kehadiran Mesin EDC dan QRIS Dinamis akan memberikan dampak positif yang signifikan. Selain mempercepat transaksi, keberadaan teknologi ini juga akan mengurangi antrean panjang serta meminimalisasi potensi kesalahan dalam sistem pembayaran manual yang masih diterapkan saat ini.
“Kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan atau sulit diwujudkan. Teknologi ini sudah diterapkan di berbagai daerah lain dan terbukti efektif. Masyarakat Babel juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan efisien,” tambahnya.
Edi mendesak agar Bank Sumsel Babel segera mengambil langkah konkret guna merealisasikan permintaan tersebut. Ia juga meminta agar Pemprov Babel, sebagai pemegang saham, menggunakan pengaruhnya untuk memberikan tekanan agar bank lebih memperhatikan kepentingan daerah.
“Kami ingin hal ini mendapat perhatian serius. Jangan sampai ketidakpedulian ini terus berlarut-larut. Masyarakat Babel menanti sistem pelayanan yang lebih baik dan lebih modern,” pungkasnya.
Pernyataan ini disampaikan Edi usai melakukan kunjungan kerja ke Samsat Kabupaten Bangka, di mana ia kembali menekankan urgensi digitalisasi sistem pembayaran sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Bangka Belitung.(*)
