TopBabel.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat paripurna guna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam rapat yang berlangsung pada Kamis (17/4/2025) tersebut, berbagai catatan kritis mengemuka, terutama mengenai kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum menunjukkan hasil optimal.
Ketua Komisi I DPRD Babel dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dody Kusdian, menekankan pentingnya LKPJ ini sebagai titik awal (entry point) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Hidayat Arsani dan Hellyana, yang dijadwalkan akan dilantik hari ini.
“Kita berharap LKPJ ini menjadi bahan bagi Gubernur terpilih untuk mencatat dan membereskan berbagai persoalan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan, bila perlu, ada OPD yang harus dirombak dan diperbaiki,” ujar Dody usai rapat paripurna.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah belum maksimalnya pengembangan sektor pariwisata. Menurut Dody, penggabungan Dinas Pariwisata dengan tiga urusan lainnya—yakni Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan—menjadi kendala tersendiri dalam mendorong sektor pariwisata sebagai salah satu potensi strategis daerah.
“Kita ingin pariwisata bisa berdiri sendiri sebagai sektor strategis di Bangka Belitung. Penggabungan saat ini membuat fokus pengembangannya jadi terpecah,” tambahnya.
Selain sektor pariwisata, Dody juga menyinggung sejumlah catatan penting dari komisi-komisi DPRD lainnya yang telah dirangkum dalam dokumen LKPJ. Meskipun DPRD hanya memiliki kewenangan memberikan rekomendasi, Dody menegaskan bahwa jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, pihaknya siap meneruskan ke instansi berwenang.
“Output kita memang sebatas rekomendasi. Namun bila ada indikasi pidana, tentu akan kita teruskan kepada pihak terkait,” jelasnya.
Dalam konteks anggaran, Dody turut menyoroti komitmen pemerintah daerah terkait pemberian bonus untuk atlet berprestasi (Adlic) yang hingga kini belum terealisasi. Ia menuntut agar alokasi anggaran untuk bonus tersebut dimasukkan dalam APBD 2025.
“Bonus bagi atlet jangan hanya dijadikan janji. Ini bentuk penghargaan atas prestasi yang membawa nama baik daerah,” tegas Dody.
Di tengah keterbatasan keuangan daerah dan pemangkasan anggaran di berbagai sektor, termasuk media pembelajaran, DPRD mengimbau pemerintah daerah untuk lebih selektif dan fokus pada program-program prioritas.
Tak ketinggalan, Dody mengingatkan pemerintah tentang janji kampanye terkait program BPJS Kesehatan gratis untuk masyarakat. Ia mendorong agar pemerintah mencari sumber pendanaan yang jelas dan mempertimbangkan efisiensi, termasuk kemungkinan peninjauan ulang Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
“Kita harus bijak dalam pengelolaan anggaran. TPP ASN bisa saja ditinjau kembali, demi menjamin akses BPJS Kesehatan yang merata,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya validasi data penerima BPJS, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang terus berubah. Pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Babel pun disebut sebagai alternatif pendanaan yang patut dipertimbangkan.
“Kita harus memastikan data penerima BPJS tepat sasaran. Jangan sampai program ini justru meleset dari tujuannya,” ujar Dody.
Menutup keterangannya, Dody menyampaikan harapan besar kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, agar kepemimpinan mereka benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan mampu menciptakan lapangan kerja berbasis data yang valid.
“Kita berharap kepada kepala daerah terpilih, khususnya Bapak Hidayat Arsani dan Ibu Hellyana, dapat bekerja dengan bijak, memperhatikan kepentingan masyarakat, dan menggunakan data yang valid dalam mengambil kebijakan,” pungkasnya. (*)
