*Danil Eko Saputra*
Presiden Mahasiswa Universitas Anak Bangsa
Presiden Mahasiswa Universitas Anak Bangsa mengambil langkah tegas terhadap kelangkaan BBM yang kembali melumpuhkan aktivitas masyarakat Bangka Belitung. Situasi ini bukan lagi persoalan teknis biasa, melainkan kegagalan serius dalam tata kelola energi di tingkat provinsi. Ketika Wali Kota Pangkalpinang secara terbuka mengaku belum mengetahui penyebab kelangkaan BBM, publik wajar curiga dan mempertanyakan? *jika kepala daerah saja tidak memiliki informasi, lalu siapa sebenarnya yang mengendalikan situasi ini?*
Pada titik ini, Pemprov Bangka Belitung tidak bisa terus berdiam diri. Tidak cukup hanya meminta masyarakat tetap tenang. Tidak pantas hanya menunggu laporan Pertamina. Saat masyarakat harus mengantre berjam-jam, pelaku usaha merugi, transportasi tersendat, dan aktivitas ekonomi melambat, pemerintah provinsi justru terlihat kehilangan arah. Ini bukan sekadar kelalaian, *justru ini adalah krisis manajerial yang harus dipertanggungjawabkan secara serius.*
Kelangkaan BBM yang terjadi secara serentak di berbagai SPBU tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa alasan, terutama ketika pasokan nasional dalam kondisi stabil. Karena itu, sangat masuk akal jika masyarakat menaruh kecurigaan adanya permainan di balik layar: mulai penimbunan BBM jenis Solar sebanyak 42 ton di Kabupaten Bangka , penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk kepentingan tambang dan industri, hingga kemungkinan pengaturan distribusi oleh oknum tertentu. Jika Pemprov Babel tidak bergerak cepat mengungkap fakta ini, masyarakat bisa menilai bahwa pemerintah justru membiarkan, bahkan mengamini tumbuhnya praktik mafia BBM di daerah ini.
Masyarakat tidak membutuhkan klarifikasi kosong. Tidak butuh rapat teknis yang berakhir tanpa solusi. Tidak butuh alasan klasik bahwa “data masih dikumpulkan.” Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata: audit distribusi, transparansi kuota per SPBU, dan langkah tegas menindak siapa pun termasuk oknum aparat maupun pelaku usaha yang terbukti bermain dalam rantai suplai BBM.
Dan ada pertanyaan yang harus dijawab Pemprov Babel secara terang dan tidak boleh ditunda lagi.
*•Mengapa kelangkaan terjadi serentak di berbagai SPBU?*
*•Ke mana aliran pasokan yang seharusnya mencukupi kebutuhan masyarakat?*
*•Mengapa pemerintah kabupaten/kota tidak mendapatkan informasi yang jelas?*
*•Siapa yang sebenarnya menguasai arus distribusi BBM saat masyarakat dibuat kelimpungan?*
Hingga hari ini, tidak satu pun dari pertanyaan tersebut dijawab secara tegas oleh pemerintah provinsi. Dan setiap hari tanpa jawaban adalah bukti bahwa persoalan ini bukan semata-mata masalah teknis, melainkan persoalan struktural dan tata kelola.
Jika Pemprov Babel tidak segera mengambil alih penanganan, melakukan investigasi menyeluruh, dan menyampaikan hasilnya dengan transparan kepada publik, maka pemerintah harus siap menanggung hilangnya kepercayaan masyarakat. *Tidak ada yang lebih berbahaya dari pemerintah yang lamban, tidak transparan, dan membiarkan rakyat menanggung ketidakpastian.*
Kelangkaan BBM ini bukan sekadar krisis pasokan. *Ini adalah ujian integritas dan keberanian pemerintah provinsi.* Dan hari ini, seluruh mata masyarakat Bangka Belitung tertuju pada Pemprov Babel.
*apakah mereka memilih menjadi pemimpin yang bertindak, atau penguasa yang hanya menonton ketika rakyatnya kesulitan?*
