TopBabel.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Juhaini, turut serta dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (14/7/2025).
Rakor yang dilaksanakan melalui platform Zoom Meeting tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si. Dalam kesempatan itu, Juhaini hadir mewakili Penjabat Wali Kota Pangkalpinang dari Smart Room Center (SRC) lantai 2 Kantor Wali Kota, bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) strategis.
Turut mendampingi antara lain Inspektur, Kepala Bakeuda, Kepala Bappeda & Litbang, serta Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabag Perekonomian & SDA, serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
Juhaini menjelaskan, Rakor kali ini membahas dua agenda besar, yaitu evaluasi inflasi nasional dan tindak lanjut program pembangunan tiga juta rumah.
“Dalam pemaparan Sekjen Kemendagri, disebutkan bahwa inflasi nasional year-on-year sebesar 1,38 persen dan month-to-month 0,19 persen. Sementara itu, Pangkalpinang mencatat inflasi yang lebih rendah, yakni 0,96 persen (year-on-year) dan 0,02 persen (month-to-month), dengan IHK sebesar 1,91,” ujar Juhaini.
Menurutnya, penyumbang utama inflasi di Pangkalpinang berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan kontribusi sebesar 0,68 persen.
Menanggapi hal itu, Pemkot Pangkalpinang terus konsisten menjalankan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Adapun sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan, antara lain:
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah pada 4 Juli 2025
- Pemantauan harga di Pasar Ratu Tunggal dan Pasar Kampung Melayu
- Penyaluran cadangan pangan pemerintah pusat sebanyak 14,8 ton beras kepada 7.406 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 27 Juli 2025
- Pemberian bantuan benih dan sarana produksi kepada 30 Kelompok Wanita Tani (KWT)
- Penyaluran subsidi pupuk kepada pengecer di Tuatunu (urea 5,186 ton, NPK 13,2 ton, pupuk organik 5,3 ton)
“Belum ada lonjakan harga yang signifikan, sehingga sidak belum diperlukan. Namun, kita tetap siaga dan akan melakukan intervensi bila kondisi berubah,” tegas Juhaini.
Selain pengendalian inflasi, Rakor juga membahas program pembangunan tiga juta rumah yang menyasar satu juta unit di wilayah pesisir, satu juta di kelurahan, dan satu juta di desa.
“Untuk Pangkalpinang, terdapat 1.339 unit rumah tidak layak huni yang menjadi target perbaikan. Hingga kini, sekitar 49,14 unit rumah telah ditangani, dan sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 345 unit rumah telah direhabilitasi,” paparnya.
Melalui keterlibatan aktif dalam Rakor ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas harga serta meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat secara terencana dan berkelanjutan. (*)
