*Ini kata Wali Kota Pangkalpinang
TopBabel.com-Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin kepada wartawan, Senin (15/6/2026) usai didata petugas BPS Kota Pangkalpinang, mengatakan bahwa data sensus ekonomi 2026, dapat menjadi salah satu data program pemerintah daerah dalam perbaikan data pembagian tingkat kesejahteraan masyarakat (Desil) yang dibagi menjadi 10 kelompok secara berjenjang. Dengan data sensus tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan kriteria indikator penilaian Desil masyarakat Kota Pangkalpinang, dan kita dapat mengambil kebijakan masyarakat yang menjadi prioritas utama penerima bantuan, ungkapnya.
Sementara kepala BPS Kota Pangkalpinang Dewi Savitri kepada wartawan menyampaikan bahwa untuk petugas sensus ekonomi dari BPS Kota Pangkalpinang memiliki atribut resmi petugas.
Dijelaskan Dewi Savitri, petugas resmi yang akan mendatangi rumah masyarakat dilengkapi dengan seragam khusus, yaitu rompi resmi bertuliskan SE2026 (Sensus Ekonomi), mengunakan ID Card, membawa dokumen surat tugas resmi yang dikeluarkan kantor BPS setempat.
Disampaikan Dewi Savitri tujuan kunjungan petugas data yang dikumpulkan untuk statistik. Data yang terkumpul untuk keperluan analisis makro dan perencanaan pembangunan.
Terkait persoalan adanya kekhawatiran masyarakat dengan sensus ini, akan dikenakan pajak tinggi, itu tidak ada kaitannya dengan pendataan sensus, ujarnya. (*)
