TopBabel.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berdampak langsung pada sektor konstruksi dan industri bahan bangunan. Belanja barang dan jasa, khususnya di bidang konstruksi, untuk sementara waktu tidak dilaksanakan, sehingga menghambat perputaran ekonomi di sektor tersebut.
Imbasnya, penjualan material bangunan menurun drastis, dan banyak pekerja di perusahaan konstruksi terpaksa tidak lagi bekerja akibat berhentinya proyek-proyek pemerintah.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Babel, Eddy Iskandar, menegaskan bahwa akar persoalan bukan pada kebijakan pemerintah, melainkan karena menurunnya kemampuan fiskal daerah.
“Sehingga kegiatan-kegiatan belanja modal itu berkurang, termasuk pembangunan dan sebagainya. Mau tidak mau, yang harus dilakukan sekarang adalah meningkatkan pendapatan daerah untuk mengejar kesesuaian fiskal,” ujar Eddy Iskandar usai rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Selasa (8/4/2025).
Eddy juga menjelaskan bahwa saat ini ada ketentuan dari pemerintah pusat yang menyarankan agar kegiatan belanja modal ditunda sementara hingga proses efisiensi anggaran rampung.
“Ini hanya penundaan saja. Setelah proses efisiensi selesai, akan kita lihat lagi mana yang bisa dilaksanakan, terutama kegiatan-kegiatan yang tidak bersinggungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat,” tambahnya.
Namun demikian, Eddy memastikan bahwa layanan publik yang bersifat urgent tetap menjadi prioritas dan akan terus dijalankan seperti biasa.
“Yang kita utamakan adalah yang penting-penting dulu. Layanan kesehatan, pendidikan, serta perawatan infrastruktur yang sifatnya mendesak tetap kita jalankan,” pungkasnya.
Situasi ini menandai pentingnya langkah strategis dalam penyesuaian fiskal dan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk mempertahankan stabilitas ekonomi daerah di tengah tekanan anggaran. (*)
