TopBabel.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Bangka Belitung gelar Audiensi bersama para sopir truk kontainer bahan pangan dan bahan pokok, Senin (27/4/2026) bertempat di ruang Badan musyawarah (Bangun) DPRD Provinsi Bangka Belitung.
Pada kesempatan audiensi tersebut para sopir menyampaikan persoalan yang sedang dihadapi mereka, dimana mereka tidak dapat mengakses BBM subsidi akibat barcode kendaraan yang tidak aktif.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan bahwa para sopir yang diterima audiensi hari ini red, menyampaikan permasalahan dimana kendaraan mobil yang mayoritas roda enam ke atas mengalami kendala pada barcode, sehingga tidak dapat membeli BBM subsidi meskipun mobil mereka mengangkut logistik penting.
Diakui para sopir truk tersebut, bahwa kalau mereka mengunakan BBM non subsidi, otomatis biaya angkut akan terjadi kenaikan dan pastinya akan berdampak pada harga sembako di masyarakat.
Dijelaskan Didit, distribusi logistik seperti sembako dan pupuk seharusnya tetap mendapat akses BBM subsidi dengan syarat administrasi terpenuhi.
Dalam ruang audiensi DPRD bersama pihak Terkait, diantaranya pihak Pertamina, menyepakati beberapa solusi bagi para sopir untuk mendapatkan kembali BBM subsidi yang memang seharusnya mereka boleh beli.
Salah satunya adalah pengaktifan kembali barcode kendaraan yang sebelumnya tidak aktif.
D8dt sampaikan bahwa ada sekitar 60 lebih kendaraan yang mengalami kendala, proses aktivasi akan dilakukan secara bertahap. Pihak pertamina disebut siap mempercepat proses, selama persyaratan seperti pajak kendaraan telah dibayarkan.
DPRD Babel meminta adanya penyesuaian kuota BBM jenis Bio Solar subsidi. Para sopir mengaku hanya mendapatkan jatah sekitar 60 liter, yang dinilai belum mencukupi untuk distribusi ke sejumlah wilayah seperti Bangka Selatan, Mentok hingga ke Belinyu.
Selanjutnya Didit sampaikan dengan kondisi tersebut, kami minta adanya toleransi penambahan kuota, khusus untuk kendaraan pengangkut sembako, menyangkut kepentingan masyarakat.
Kebijakan itu penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, jika biaya distribusi meningkat, maka harga di tingkat konsumen juga akan terjadi kenaikan juga.
Hasil dari audiensi tersebut diantaranya kesepakatan untuk segala persoalan dapat diselesaikan dan kendaraan yang memenuhi persyaratan dipersilakan kembali mengaktifkan barcode untuk mengakses BBM subsidi. Semua data kendaraan para sopir didata kembali dan dilaporkan untuk mengaktifkan barcode nya. (*)
