Oleh: Laras Penita
Selama lebih dari seabad, pertambangan timah menjadi nadi ekonomi Bangka Belitung. Komoditas inilah yang membentuk struktur sosial, membuka lapangan kerja dan menjadi sumberr pendapatan utama daerah. Namun hari ini, kejayaan timah di Bangka Belitung berhadapan dengan kenyataan pahit dimana akibat aktivitas tamabang mengakibatkan kerusakan ekonomi yang masif, ketergantungan ekonomi yang rapuh, dan tata kelola yang belum sepenuhnya tertata. Pertanyaannya apakah pertambangan timah di Bangka Belitung dapat terus berjalan seperti sekarang atau sudah saatnya menata ulang arah pengelolaannya?
Luka Ekologis yang Belum Sembuh?
Jejak kerusakan akibat penambangan timah terlihat jelas. Ada ratusan bahkan ribuan lubang bekas tambang yang dibiarkan menganga, keruhnya air sungaidan laut, serta hilangnya tutupan hutan dan ruang hidup satwa. Reklamasi lahan sering kali berhenti pada tataran administrasi tanpa pemulihan ekosistem yang nyata. Di pesisir, tambang inkonvensional membuat nelayan kehilangan daerah tangkap, sementara sedimentasi merusak terumbu karang dan aktivitas wisata bahari.
Masalah ekologis ini bukan sekedar “harga yang harus dibayar”. Ini adalah tanda bahwa sistem pertambangan kita gagal mengutamakan keberlanjutan.
Kompromi Ekonomi vs Keberlanjutan : Dilema warga Bangka Belitung
Masyarakat lokal berada dalam dilema. Di satu sisi, menambang memberikan penghasilan cepat ketika lapangan pekerjaan formal terbatas. Di sis lain, aktivitas ini merusak lahan pertanian, perikanan, dan pariwisata yang sejatinya bisa menjadi tumpuan ekonomi jangka panjang.
Ketergantungan ekstrem terhadap timah menjadikan Bangka Belitung rentan. Ketika harga timah global jatuh, perekonomian lokal akan ikut terseret. Tidak sedikit desa yang kehilangan arah ketika aktivitas tambang dihentikan tanpa ada alternatif penghidupan yang jelas. Reformasi industri timah harus dimulai dengan mengurangi ketergantungan ekonomi tunggal ini.
Transformasi Teknologi dan Lingkungan : jalan keluar yang realistis
Industri timah dunia telah berkembang dengan prinsip ramah lingkungan dan efisiensi teknologi. Bangka Belitung seharusnya tidak tertinggal.
Beberapa langkah penting yang dapat dilakukan:
Mengadopsi teknologi penambangan minim-dampak, termasuk metode pengolahan tailing yang lebih aman.
Memprioritaskan reklamasi berbasis ekologi, bukan sekadar pemadatan tanah.
Membangun bank reklamasi, yaitu lembaga bersama pemerintah dan perusahaan yang menangani rehabilitasi secara terukur dan terstandar. Memperluas industri hilir, sehingga nilai tambah tidak hanya berasal dari menggali tanah.
Memberikan pehaman kepada masyarakat pentingnya menambang dengan prinsip keberlanjutan.
Kolaborasi antara pemerintah dan penambang untuk menciptakan tambang ramah lingkungan dengan cara setelah melakukan pengerukan timah wajib dilakukan reklmasi lahan tersebut dengan pendampingan dari pemerintah setempat.
Keberlanjutan bukan berarti berhenti menambang; keberlanjutan berarti menambang secara bertanggung jawab. Sebetulnya tata kolola wilyah pesisir dan pulau-pulau kecil sudah diatur dalam Permen KKP nomor 23 tahun 2016 mengnai RZWP-3K. Peraturan tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah agar sistem berkelanjutan dapat diterapkan tanpa menghapus salah satu objek dan tidak terjadi tumpang tindih antar sektor. Penerapan rencana zonasi harus dipikirkan secara matang oleh pemerintah agar seluruh sektor dapat berjalan beriringan dengan tetap dimonitor sesuai dengan prinsip keberlanjutan.
Menata ulang industri timah berarti membangun tata kelola yang jernih, meningkatkan teknologi penambangan, mengembalikan fungsi ekologis lahan, dan mempersiapkan alternatif ekonomi yang kuat. Jika langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten, Bangka Belitung tidak hanya akan dikenal sebagai daerah penghasil timah, tetapi sebagai contoh sukses transformasi pertambangan menuju keberlanjutan.
