TopBabel.com-Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Pangkalpinang, Panji Akbar, Jumat (23/1/2026) menyatakan menolak rencana perubahan Peraturan Wali Kota (Perwako) Pangkalpinang No 28 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang diajukan pemerintah Kota Pangkalpinang.
Panji menilai pemilihan langsung Ketua RT dan RW akan membuat warga merasa memiliki hak suara dalam menentukan pemimpin lingkungan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
Menurut Panji, sudah tepat pemilihan RT/RW seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang lebih partisipatif, seperti pemilihan langsung oleh warga.
Dengan begitu, masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki kepentingan langsung terhadap kepemimpinan di lingkungannya,”ujarnya.
Dikatakan Panji, selain partisipasi, Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan. Mengingat mekanisme penunjukan berpotensi menciptakan proses yang tertutup.
Jika pemilihan dilakukan melalui penunjukan langsung, ada risiko kurang transparan dan membuka peluang praktik yang tidak akuntabel.Kalau dilakukan pemilihan langsung, tentunya akan memberi ruang kontrol bagi masyarakat,” jelasnya.
Panji juga menyampaikan, bahwa pemilihan langsung sejalan dengan prinsip pemberdayaan warga yang menjadi nilai dasar Partai NasDem. Dengan memilih pemimpin RT dan RW secara mandiri, masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam demokrasi.
Hal ini penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam membangun lingkungan yang lebih baik dan transparan.
Selanjutnya Panji mengatakan, dari sisi kualitas kepemimpinan, Fraksi NasDem menilai pemilihan langsung memberi kesempatan kepada warga untuk menilai calon berdasarkan kapasitas dan rekam jejak, bukan semata karena penunjukan pihak tertentu.
Penunjukan langsung berpotensi menimbulkan patronase atau nepotisme. Hal ini tentu menghambat lahirnya kepemimpinan lokal yang berkualitas.
Panji menyampaikan Fraksi NasDem berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun maupun menyempurnakan regulasi terkait pemilihan RT dan RW agar lebih demokratis, transparan dan berpihak kepada warga, ungkapnya. (*)
